Rabu, 10 Januari 2018 03:52:00

Netralitas ASN dan Kades pada Pilgubri 2018

BAGIKAN:

BENGKALIS, PESISIRONE.com – Bupati Amril Mukminin, melalui Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Johansyah Syafri, Senin, 8 Januari, 2018, mengatakan, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, harus bersikap netral dalam Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) tahun 2018.

“Begitu juga dengan para Kepala Desa (Kades). Sama seperti ASN, juga tidak boleh berpihak, terlibat langsung dalam pemenangan salah satu pasangan calon. Baik untuk ASN maupun Kades, aturannya sudah jelas. Patuhi, jangan dilanggar. Bagi yang tak mengindahkannya, tentu ada sanksinya,” tegas Bupati Amril.

Regulasi larangan untuk ASN/PNS dimaksud, imbuh Bupati Amril, diantaranya Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

“Aturan lain yang melarang PNS ikut serta terlibat dalam Kampanye Pilkada/Pemilu, tercantum dalam Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi disiplin. Bentuk tergantung pelanggaran yang dilakukan,” jelasnya.

Sedangkan untuk Kades, selain UU Nomor 10 Tahun 2016, diantaranya diatur dalam Pasal 51 huruf j UU Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa.

“Dalam Pasal 51 huruf j tersebut, dijelaskan bahwa perangkat desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah. Begitu pula dalam,” terang mantan Kepala Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir ini.

Bupati Amril mengatakan, sudah menginstruksikan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk membuat Surat Edaran (SE) tentang netralitas ASN/PNS dan Kades di daerah ini pada Pilgubri 2018.

”Sebagai pelayan masyarakat mereka (ASN/PNS maupun Kades), harus netral. Tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Termasuk dalam Pilgubri 2018. Kita sudah tugaskan Kepala BKPP dan Kepala DPMD membuat SE untuk itu,” tegasnya lagi.

Di bagian lain, dia mengingatkan seluruh warganya yang memiliki hak pilih, untuk menggunakan hak suara tersebut di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada saat hari pencoblosan.[rs/disk]

  berita Terkait
  • Ratusan Guru Madrasah di Bengkalis 'Dibohongi'?, Dengan Gaji yang Dibayar Segini...

    2 minggu lalu

    BENGKALIS, PESISIRONE.com – Bupati Amril Mukminin, melalui Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Johansyah Syafri, Senin, 8 Januari, 2018, me

  • Mata Nur Azmi Hasyim Berkaca-kaca Usai Vonis Bebas Oleh Hakim

    2 minggu lalu

    BENGKALIS, PESISIRONE.com – Bupati Amril Mukminin, melalui Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Johansyah Syafri, Senin, 8 Januari, 2018, me

  • Sidang Money Politik, Hakim Putuskan Vonis Bebas Nur Azmi Hasyim dan Ajudan

    2 minggu lalu

    BENGKALIS, PESISIRONE.com – Bupati Amril Mukminin, melalui Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Johansyah Syafri, Senin, 8 Januari, 2018, me

  • DPRD Kabupaten Bengkalis gelar Sidang Paripurna Terkait Penyampaian LKPJ 2017 oleh Bupati Bengkalis

    2 bulan lalu

    BENGKALIS, PESISIRONE.com – Bupati Amril Mukminin, melalui Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Johansyah Syafri, Senin, 8 Januari, 2018, me

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2012 - 2018 Online Terkini & Bermartabat. All Rights Reserved.