Senin, 04 Mei 2020 16:31:00

Batal PSBB, Moda Transportasi di Meranti Tetap Diawasi Secara Ketat

BAGIKAN:
Foto : Istimewa
Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan MSi saat memimpin rapat koordinasi bersama terkait Covid-19.

MERANTI, PESISIRONE.COM - Rencana Gubernur Riau meminta seluruh kabupaten kota untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih diurung oleh Kabupaten Kepulauan Meranti. Sementara moda transportasi ke daerah penghasil sagu terbesar itu masih tetap beroperasi dengan mengikuti beberapa ketentuan.

Langkah ini diambil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs Irwan MSi karena ada beberapa pertimbangan jika Meranti menerapkan PSBB. Sebab dalam aturan PSBB, Meranti belum memenuhi syarat jika diajukan ke Kementerian Kesehatan RI.

"PSBB dilakukan memang untuk mempercepat penanganan wabah pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) untuk daerah yang sudah berada dizona merah. Namun, daerah (Meranti) kita masih hijau. Masih banyak yang perlu dipertimbangkan," ungkapnya, Senin (4/5/2020).

Meski PSBB tidak diterapkan di Kepulauan Meranti, semua kebijakan yang dibuat dalam mengantisipasi dan mencegah Covid-19 tetap digalakkan. Seperti akses moda transportasi yang seharusnya ditutup, kini diberikan kelonggaran untuk beroperasi dengan mengikuti ketentuan yang tetap dibawah pengawasan.

"Kapal Ferry Batam Jet dan Dumai Ekspress untuk sementara masih diperbolehkan membawa barang dan penumpang, dengan syarat harus menerapkan protokol kesehatan. Hal itu mempertimbangkan kepentingan ekonomi dan bisnis. Namun kita akan mengawasinya secara ketat," kata Bupati Irwan.

Penerapan yang diberlakukan di Kepulauan Meranti, kata Bupati, lebih kepada Pembatasan Sosial Skala Tertentu (PSST). Artinya kelonggaran terhadap semua aktivitas laut tetap berada pada ketentuan dibatas aman.

"Kita juga meminta kerjasama sama semua pihak terkait untuk mendukung kebijakan ini. Seperti penutupan transportasi laut dari Buton dan Bengkalis dilakukan agar Meranti benar-benar aman dari wilayah zona merah. Setidaknya bukan PSBB pun diberlakukan tapi kita sudah mengawasi masuknya orang ke Meranti," ujar Bupati.

Upaya pemerintah menerapkan kebijakan tanpa memberlakukan PSBB di Kepulauan Meranti mendapat tanggapan positif dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti, Khalid Ali. Menurutnya meski pemerintah daerah memberikan kelonggaran terhadap aktivitas di laut, masyarakat harus tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Masyarakat diminta harus disiplin melaksanakan protokol kesehatan, agar Meranti berada dizona hijau.Termasuk juga pemerintah harus melakukan pengawasan ketat di pintu-pintu masuk ke Meranti oleh pendatang yang masuk. Jangan sampai kecolongan," ujar Khalid Ali.(adv)

  komentar Pembaca
Copyright © 2012 - 2020 Online Terkini & Bermartabat. All Rights Reserved.