• Home
  • Hukum & Kriminal
  • Soal Aksi Gemantara Terkait Permasalahan Limbah Sagu, Begini Tanggapan Kadis DLH
Senin, 18 Februari 2019 19:13:00

Soal Aksi Gemantara Terkait Permasalahan Limbah Sagu, Begini Tanggapan Kadis DLH

BAGIKAN:
Gemantara saat menggelar aksi pernyataan sikap di Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Jalan Dorak, Selatpanjang.

MERANTI, PESISIRONE.COM - Akhirnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kepulauan Meranti, Hendra Putra angkat bicara, soal dirinya yang dianggap gagal mengatasi limbah sagu. Bahkan dia diminta mundur dari jabatannya oleh pengunjuk rasa yakni, Gerakan Masyarakat Nusantara Raya (Gemantara), LM2R, Suir Sejati, dan sejumlah masyarakat.

Dia sangat merespon baik terhadap pernyataan sikap para pengunjuk rasa yang datang ke Kantor Bupati. Dia menjelaskan, persoalan limbah sagu sudah sejak zaman Kabupaten Bengkalis.

"persoalan limbah sagu ini sudah berlangsung sejak masa pemerintahan Bengkalis. Jadi izin-izin (perusahaan kilang sagu) tersebut baru keluar bukan saat saya menjabat. Tapi dengan rasa tanggung jawab, masukan ini kita terima dan kita buat aturannya yang lebih baik kedepannya," ujar Hendra, disela-sela aksi, Senin (18/2/19).

Hendra juga mengungkapkan, pihaknya sedang mencoba membuat regulasi yang efektif untuk mengatasi soal limbah sagu. Dia meminta agar limbah sagu tidak dibuang lagi kedalam sungai, tapi dibuang langsung ke kolam penampungan yang disediakan oleh perusahaan itu sendiri nantinya.

"Kita minta kilang sagu untuk tidak membuang limbah langsung ke laut atau sungai. Tapi kita minta mereka membuat kolam penampungan limbah, 3 sampai 4 kolam, sehingga repu pada sagu itu mencemari air laut. Setelah diendapkan ke kolam dan airnya bersih, baru boleh dibuang," ungkap dia.

Mantan Kadis Perhubungan itu juga menyampaikan bahwa, akan melakukan pengkajian kembali soal penyesuaian izin lingkungan terkait Analisis Masalah Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai surat edaran Bupati.

Dengan begitu, sambung Hendra, apabila nantinya ada pelanggaran dari izin lingkungan, maka akan dipidana sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

"Diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50 juta," kata Hendra.

Sementara menanggapi terkait pencopotan dirinya, ia mengatakan selama ini ia sudah bekerja semaksimal mungkin dalam melakukan penanganan limbah di lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Yang menilai gagal saya tidak tau, indikator saya bekerja pada pemerintah daerah dan ada laporan kerja. Tapi kalau itu penilaian masyarakat ya tidak apa-apa. Karena bagi saya itu resiko jabatan dan jabatan itu amanah," tuturnya.(rsa)

  komentar Pembaca
Copyright © 2012 - 2019 Online Terkini & Bermartabat. All Rights Reserved.