• Home
  • Advertorial
  • Raih 7 Kali WTP, BPK Apresiasi Meranti Soal Laporan Keuangan
Kamis, 25 April 2019 11:45:00

Raih 7 Kali WTP, BPK Apresiasi Meranti Soal Laporan Keuangan

BAGIKAN:
Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan MSi dan Wakil DPRD Kepulauan Meranti, Taufikurrahman menandatangani LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dihadapan BPK RI perwakilan Riau.

MERANTI, PESISIRONE.COM - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau sangat mengapresiasi Kabupaten Kepulauan Meranti soal pengelolaan keuangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti sangat baik.

Dengan begitu, Kabupaten termuda di Riau itu berhak meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kali ketujuh. Penyerahan LHP Meranti tahun 2018 diawali dengan penayangan video dokumentasi pemeriksaan BPK RI di Kepulauan Meranti terhadap proyek fisik maupun keuangan. Selain itu penandatanganan BAST LHP tahun 2018 yang dilakukan oleh Ketua BPK RI Tomas Ipung, Bupati Kepualauan Meranti Drs Irwan MSi, dan Wakil DPRD Taufikurrahman.

Kepala BPK RI Perwakilan Riau, Tomas Ipung Anjarwarsioto menyebutkan, Meranti sangat komit melaksanakan UU No 17 Tahun 2013 dengan menyerahkan LKPD lebih awal yakni, kurang dari 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir, tepatnya 25 Februari 2019 lalu.

Kini setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI, selambat-lambatnya 2 bulan setelah LKPD diserahkan, BPK RI pun menyerahkan LHP Pemkab Meranti untuk pertama kali se-Kabupaten/Kota di Riau. Hasilnya pun cukup luar biasa, dimana Pemkab Meranti berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Tentunya dengan diraihnya Opini WTP ini membuktikan kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh Pemkab Meranti sudah sangat handal," ucap Tomas Anjar, di Aula BPK RI Perwakilan Riau, Jalan Sudirman Pekanbaru, Rabu (24/5/2019).

Dilanjutkan dia, penyerahan LHP Pemkab Meranti tahun 2018 ini, tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan. Namun demikian jika ditemukan penyimpangan oleh tim pemeriksaan yang berpotensi terjadinya kerugian keuangan negara harus diungkap, dan hal ini akan mempengaruhi LHP BPK RI.

Penyerahan LHP, menurut Tomas Anjar, LHP ini juga merupakan pernyataan profesional dari BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah meski diakui tidak ada jaminan tidak terjadinya penyimpangan. Ia berharap hasil pemeriksaan yang baik terhadap LKPD Pemkab Meranti ini hendaknya dapat menjadi landasan atau pertimbangan dapam penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Adapun secara rinci keterangan dari BPK RI terhadap pemeriksaan LKPD Pemkab Meranti Tahun 2018 adalah berdasarkan UU No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntasi Pemerintah Daerah. Pemkab Meranti dalam penyajian laporan keuangan telah menerapkan sistem berbasis akrual, sehingga lebih komprehensif dalam menyajikan laporan kekayaan, realisasi anggaran dan sisa anggaran lebih.

Catatan BPK RI pertama, Pemkab Meranti telah menyelenggarakan jurnal akrual secara penuh, kedua telah melakukan kapitalisasi dan penyusutan aset tetap meskipun masih manual. Ketiga belum menggunakan aplikasi secara menyeluruh, Keempat BPK RI menyarankan Pemkab Meranti untuk menerapkan sistem aplikasi secara menyeluruh dan terintegrasi agar penyajian laporan lebih akurat, transparan dan akuntabel.

Menyikapi laporan LHP Pemkab Meranti oleh BPK RI Perwakilan Riau, Bupati Kepulauan Meranti Drs Irwan MSi mengucapkan terima kasih kepada BPK RI yang telah membimbing dan membina aparatur Pemkab Meranti dari posisi nol hingga meraih sukses seperti saat ini.

"Kepada BPK RI kami ucapkan terima kasih atas pembinaan yang telah diberikan hingga mencapai sukses saat ini. Semoga kedepan kualitas laporan yang disajikan semakin meningkat yang ditandai dengan ketepatan waktu pelaporan," ucap Bupati.

Selain itu ditekankan orang nomor satu di Kepulauan Meranti itu, semua aparatur yang terlibat harus lebih memahami standar pemeriksaan keuangan yang semakin ketat. Caranya dengan menggali pengetahuan terupdate sehingga mampu menerapkan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi.

"Kedepan sistem pelaporan keuangan secara komputerisasi akan menjadi keniscayaan, mohon pembinaan dan tunjuk ajar dari BPK RI agar SDM Meranti bisa menyesuaikan dengan sistem pelaporan terkini," tambah Bupati.

Dengan masa jabatan yang tinggal 2 tahun lagi, Bupati Irwan berharap apa yang diraih saat ini dapat menjadi Legacy dan Operating Prosedure bagi SDM Pemkab Meranti dalam menyajikan laporan keuangan yang akuntable.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Meranti, Taufikurrahman yang turut mengapresiasi kinerja Pemkab Meranti. Menurutnya, raihan Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemkab Meranti sangat luar biasa. Tentunya dengan pengakuan BPK RI tersebut akan semakin mempermudah fungsi pengawasan DPRD.

"Kami dari DPRD Meranti sangat mengapresiasi dan sangat bangga atas prestasi yang diraih Pemkab Meranti. Tentunya ketika itu sudah dicapai tentu tidak sulit lagi bagi kami (DPRD, red) untuk melaksanakan fungsi pengawasan," ujar Taufikurrahman.

Terkait kekurangan yang lapiran keuangan yang harus disempurnakan dalam tempo 60 hari kedepan, diyakini Taufikurrahman tidak mempermasalahakan, sebab diakuinya Pemkab Meranti sudah melakukan perbaikan sejak dini.

"Pemkab Meranti tidak butuh 60 hari untuk menyempurnakan laporan, saat ini saja Bupati sudah langsung menindak lanjuti dan melaporkannya kepada DPRD," papar Taufikurrahman.

Hadir dalam kesempatan itu Kepala BPK RI Perwakilan Riau Tomas Ipung Anjarwasito, Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Meranti Salomo. Anggota DPRD Meranti Fauzi SE, Sekda Kepulauan Meranti Yulian Norwis SE MM, Kepala Inspektorat Meranti Drs. Suhendri MSi, Sekwan DPRD Meranti Drs Irmansyah MSi, Kepala BPKAD Meranti Bambang Supriyanto SE MSi, Kabag Humas dan Protokol Meranti Herry Saputra SH, Kabid Akuntansi BPKAD Eko Haryadi, Kasubag Evlap Inspektorat Meranti Azmi dan sejumlah Pejabat dijajaran Pemkab Meranti dan BPK RI Perwakilan Riau lainnya.(adv)

  komentar Pembaca
Copyright © 2012 - 2019 Online Terkini & Bermartabat. All Rights Reserved.