• Home
  • Advertorial
  • DPRD Kabupaten Bengkalis gelar Sidang Paripurna Terkait Penyampaian LKPJ 2017 oleh Bupati Bengkalis
Senin, 16 April 2018 14:12:00

DPRD Kabupaten Bengkalis gelar Sidang Paripurna Terkait Penyampaian LKPJ 2017 oleh Bupati Bengkalis

BAGIKAN:

BENGKALIS, PESISIRONE.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis gelar sidang paripurna dengan agenda penyampian Laporan Keterangan Pertanggungjawawban (LKPJ) tahun anggaran 2017 oleh Buati Bengkalis, Amril Mukminin, di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Bengkalis, jalan Antara, Senin (9/4/18).

Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Abdul Kadir, S.Ag,  secara langsung memimpin rapat paripurna tersebut, didampingi Bupati Bengkalis, Amril Mukminin, Wakil Ketua DPRD Zulhelmi, SH.I dan Sekretaris DPRD Radius Akima, S.Sos, MT.



Turut hadir dalam agenda rapat paripurna adalah anggota forum komunikasi daerah kabupaten Bengkalis, staf ahli dan kepala dinas lingkup pemkab Bengkalis.

Dalam pembukaan sidang paripurna DPRD tentang penyampaian LKPJ tahun 2017 tersebut, Ketua DPRD Abdul Kadir, meyampaikan dan melaporkan bahwa jumlah anggota DPRD yang hadir dalam sidang tersebut sebanyak 27 anggota, dan sesuai tata tertib DPRD dengan jumlah dewan yang hadir, dinyatakan kuorum terpenuhi dan sidang paripurna dapat dilanjutkan.

Selanjutnya Bupati Bengkalis Amril Mukminin menyampaikan Pidato Bupati secara resmi terkait Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2017 didepan sidang paripurna DPRD.

Hal ini sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 dan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007, kami selaku kepala daerah wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), yang memuat  arah kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Penyusunan lkpj kepala daerah kabupaten bengkalis akhir tahun anggaran 2017 ini, juga mengacupada peraturan daerah kabupaten bengkalis nomor 11 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) kabupaten bengkalis  tahun 2016-2021 dan peraturan bupati bengkalis nomor 32 tahun 2016 perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten bengkalis  tahun 2017.

Bupati Bengkalis Amril Mukminin dalam pidatonya menyampaikan rasa syukur kita kepada allah swt bahwa pemerintahan daerah kabupaten bengkalis tetap berjalan baik sesuai dengan kita harapkan, dengan segala kelebihan dan kekurangannya sebagai hasil kerja bersama semua pihak, baik pihak pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta para pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis.

Seraya dijelaskannya bahwa, pertumbuhan ekonomi globall mengalami penurunan,  keadaan ini berpengaruh terhadap perekonomian di kabupaten bengkalis , namun kita patut bersyukur bahwa kita masih bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.



Dimana pertumbuhan ekonomi kabupaten bengkalis tiga tahun terakhir ini dipengaruhi oleh adanya penurunan  produksi dan harga minyak bumi, dimana kategori pertambangan minyak dan gas bumi merupakan kontribusi terbesar pada perekonomian di negeri junjungan ini.

Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi kabupaten bengkalis sebesar 3,27 persen dan sedikit meningkat pada tahun 2016 sebesar 3,28 persen. Untuk tahun 2017 oleh badan pusat statistik kabupaten bengkalis akan dirilis pada bulan mei tahun 2018, “ kata Bupati Bengkalis Amril Mukminin.

Kemudian dipaparkannya lagi bahwa secara keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan pada apbd tahun 2017  dapat kami paparkan,  meliputi:

  1. Pemberdayaan masyarakat dibidang penguatan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat melalui pembinaan terhadap kelembagaan usaha ekononomi pedesaan/kelurahan simpan pinjam (ued/k-sp)
  2. Alokasi dana desa (add) per desa per tahun. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan partispasi aktif masyarakat dalam membangun desanya, terutama dalam upaya peningkatan dan penguatan infrastruktur desa. Sebagai salah satu upaya dalam mengurangi jumlah pengangguran di desa tersebut
  3. Pembangunan di bidang kesehatan. Pada tahun 2017 berbagai program peningkatan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia tenaga kesehatan tetap dilaksanakan, yaitu program jaminan kesehatan masyarakat daerah (jamkesmasda), peningkatan status layanan pusat kesehatan di kecamatan dan sejumlah desa.selanjutnya program ini diintegrasikan kepada bpjs kesehatan.sebagai informasi jumlah infrastruktur sarana kesehatan pada tahun 2017 terdiri dari rumah sakit sebanyak 7 unit, puskesmas 18 unit, puskesmas pembantu 50 unit, klinik bersalin 4 unit, polindes 21 unit serta poskesdes 63 unit.
  4. Pada bidang pendidikan, sektor pendidikan di kabupaten bengkalis menjadi prioritas sebagaimana tercantum dalam kebijakan umum melalui gerbang utama pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) kabupaten bengkalis tahun 2016-2021. Fokus gerbang ini menjadikan pulau bengkalis sebagai pusat ibukota kabupaten, pusat pendidikan terpadu, dan pusat pengembangan budaya melayu serumpun. Untuk itu pemerintah kabupaten bengkalis sejak tahun 2005 sudah melaksanakan wajib belajar 12 tahun mulai dari sekolah dasar (sd). Salah satu upaya yang dilaksanakan adalah dengan mendirikan sd unggulan, smp unggulan serta sma unggulan (boarding school)yang bekerjasama dengan sma taruna nusantara magelang. Pendidikan berbasis vikasi seperti smk diperbanyak diantaranya smk pelayaran, smk penerbangan, smk pertanian, smk pariwisata dan sebagainya.

Untuk perguruan tinggi, kita ketahui bersama bahwa kabupaten bengkalis saat ini telah memiliki 3 perguruan tinggi negeri. Disamping itu, pemerintah kabupaten bengkalis juga tetap memberikan beasiswa bagi anak-anak tempatan, komunitas adat terpencil dan beasiswa mahasiswa berprestasi, baik di bidang akademik mau pun non akademik.

Tahun 2017 capaian kinerja angka kelulusan pada jenjang sd/mi mencapai 98,4 % sementara capaian kinerja angka kelulusan pada jenjang sltp/mts mencapai 100 %.

“ Mengenai pengelolaan keuangan daerah tahun 2017, penyusunan apbd senantiasa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan  yang ditetapkan pemerintah, termasuk diantaranya arah pengelolaan pendapatan daerah guna menggali potensi penerimaan daerah dalam menunjang belanja pembangunan daerah, “ lanjutnya.



Hal ini sesuai peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri nomor 13 tahun 2006 dan peraturan menteri dalam negeri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrul pada pemerintah daerah, maka dalam penyusunan apbd, seluruh  opd telah menggunakan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, secara  terukur tingkat keberhasilannya, baik pada tingkat keberhasilan masukkan maupun keluarannya atau hasil dari suatu kegiatan, serta manfaat dan dampak yang dicapai.

Paparnya lagi bahwa melalui apbd kabupaten bengkalistahun 2017, telah dianggarkan dana melalui berbagai program dan kegiatannya sebesar rp. 3.972.064.330.460,70(tiga triliun sembilan ratus tujuh puluh dua miliar enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus enam puluh rupiah, dan tujuh puluh sen), dengan realisasi sebesar rp. 3.227.883.248.534,43 (tiga triliun dua ratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu