• Home
  • Advertorial
  • Bupati Irwan : Perlu Intervensi Pemerintah Pusat Dalam Mendukung Pembangunan di Meranti
Jumat, 09 Maret 2018 15:31:00

*Bahas Kerjasama Terkait Pengelolaan Gambut Berkelanjutan Bersama UGM

Bupati Irwan : Perlu Intervensi Pemerintah Pusat Dalam Mendukung Pembangunan di Meranti

BAGIKAN:
Rahmad
Foto bersama Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi, Kepala Bappeda Ir Mamun Murod, Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Ir Achmad Prasetyo beserta pihak Universitas Gajah Mada usai melakukan rapat pertemuan membahas terkait pengelolaan lahan gambu

YOGJAKARTA, PESISIRONE.com - Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi menggelar pertemuan dengan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) di Jogjakarta. Membahas kerjasama pengelolaan gambut berkelanjutan dengan pihak UGM, tindak lanjut dari rapat Pokja Gambut Pulau Padang beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan di ruang Rektor di Gedung Pusat UGM, Yogjakarta, Jumat (9/3/2018), hadir Rektor Prof Ir Panut Mulyono M Eng P hD, Ketua Pokja Gambut UGM, Dr Setyawan Pudyatmoko, Dosen Fakultas Kehutanan UGM, Oka Karyanto SP M Sc, Dosen Fakultas Ekonomi, Drs Dumairy, MA, Dosen Fakultas Teknik, Dr Rahmad Jayadi, Prof Ir Joko Sujono M Eng P hD, serta Direktorat Kerjasama UGM, Widati.

Pembahasan berbagai hal terkait apa saja yang akan dikerjakan oleh Tim Restorasi Gambut UGM dalam menyelesaikan permasalahan Gambut yang terjadi di Meranti. Serta masalah lainnya yang dinilai cukup komplek yang bermuara pada revitalisasi ekonomi masyarakat.

Adapun revitalisasi ekonomi yang dimaksud meliputi, keterbatasan sumber mata pencaharian, permodalan usaha, pemasaran produk, serta lingkungan.

Sejauh ini, Rektor Universitas Gadjah Mada, Prof Ir Panut Mulyono mengatakan, Tim Restorasi Gambut yang dibentuk pihaknya telah melakukan pra survei, sehingga telah memperoleh gambaran model penanganan lahan gambut. Meski begitu untuk mendapatkan data yang benar-benar valid, diakuinya masih perlu didiskusikan dengan dinas teknis terkait Pemkab Kepulauan Meranti.

Sebagaimana diketahui, sebagai daerah penghasil sagu terbesar di Indonesia, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus membuat terobosan agar komoditi pangan alternatif sagu yang menjadi salah satu mata pencarian utama masyarakat dapat mengatasi krisis pangan dan mendukung kedaulatan pangan nasional. Namun, upaya itu masih banyak kendala yang harus dituntaskan terutama masalah infrastruktur.

Mengingat Kabupaten termuda di Riau yang berbatasan langsung negara tetanga Malaysia dan Singapura ini, masih minim infrasruktuktur jalan dan jembatan dalam pembuka akses daerah. Begitu juga jaringan listrik dan akses terhadap air bersih.

Mengatasi hal itu, Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi yang didampingi Kepala Bappeda Ir Mamun Murod, Kepala Dinas Perkebunan Hortikultura Achmad Prasetyo, dan Kabag Humas dan Protokol Helfandi menngungkapkan, perlu ada intervensi pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Meranti. Dengan memberikan alokasi anggaran maksimal kepada Kabupaten yang masuk dalam kawasan lokasi prioritas nasional ini.

Diantaranya, kata Bupati Irwan untuk mendukung percepatan pembangunan di Meranti perlu adanya kebijakan tata ruang yang efektif. Kemudian berdaya guna bagi Pemerintah Kabupaten dan seluruh masyarakat Meranti.

"Hingga kini pembangunan di Kepulauan Meranti mayoritas masih menggunakan dana APBD Kabupaten. Padahal Meranti dalam wilayah NKRI yang termasuk daerah terluar dan sebagai kawasan lokpri seharusnya lebih diperhatikan oleh pusat dengan memberikan alokasi dana lebih," kata Bupati.

Dengan didukung infrastruktur yang memadai, menurutnya akan membuka peluang pengembangan potensi SDA, disektor perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura, serta peternakan dan perikanan.

Dengan begitu, Bupati meminta kepada pihak UGM untuk mengusulkan kepada pemerintah pusat mengeluarkan regulasi yang tegas dalam hal pengelolaan arang bakau. Misal dengan mengeluarkan kebijakan Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

Sehingga masyarakat yang selama ini hanya bekerja untuk para cukong dapat mengelola arang bakau sendiri, dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi dan menekan angka kemiskinan yang cukup tinggi di Meranti yang berkisar 29.8 persen.

Kemudian masalah intrusi air laut yang membasahi lahan pertanian masyarakat akibat rusaknya tanggul, menurut Bupati Irwan juga harus menjadi perhatian pemerintah pusat. Karena menjadi salah satu faktor utama kegagalan perkebunan, tanaman pangan, dan hortikultura.

Seperti disampaikan Kepala Bappeda Meranti, Ir Makmun Murod, abrasi dan intrusi merupakan faktor yang mendorong hancurnya perekonomian masyarakat. Karena sebagian kebun kelapa, sagu, dan pohon karet yang sebagai potensi sektor perkebunan Meranti berubah menjadi lautan.

Sebagian lahan pangan terancam hancur akibat masuknya air asin ke daratan. Kondisi ini dipicu oleh rusaknya pintu klep dan tanggul serta tidak adanya pemecah gelombang.

"Dalam mengatasi intrusi air laut dilahan pertanian masyarakat, kita juga perlu pembangunan sekat kanal yang dirancang sesuai dengan kondisi dilapangan serta tanggul pemecah ombak," jelas Bupati.

Masalah lainnya yang dihadapi Meranti dikatakan Bupati seperti abrasi pantai yang dapat mengancam batas wilayah NKRI karena setiap tahun memakan daratan 14-25 meter.

"Meranti yang merupakan wilayah kepulauan dan 80 persen wilayahnya berupa gambut, juga menghadapai masalah yang serius yakni ancaman hilangnya pulau karena abrasi. Sehingga mengancam batas negara didaerah yang merupakan beranda terdepan dari NKRI," ujar Bupati Irwan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura, juga berkesempatan memberikan masukan kepada Tim Restorasi UGM, seperti membuat rancangan pembangunan pertanian terpadu berbasis organik di Pulau Topang. Karena kondisi wilayahnya sangat mendukung.

"Terlebih membangun PIR kelapa sebagai salah satu upaya revitalisasi ekonomi dengan mengoptimalkan lahan tidur dan membangun satu unit pabrik kelapa yang mengolah minimal 5 produk turunan (santan/minyak kelapa, sabut, batok, air kelapa, gula). Untuk memberikan nilai tambah terhadap produk kelapa yang juga berdampak pada semakin tingginya harga kelapa dipasaran," terangnya.

Setelah mendengarkan pemaparan dari Bupati Irwan, Kepala Bappeda, dan Kadis Perkebunan, Rektor UGM Rektor UGM akan berupaya membantu dalam hal pengelolaan gambut Meranti agar tetap terjaga dan memberikan manfaat kepada masyarakat sesuai yang diamanatkan oleh Presiden.

Hal senada juga disampaikan oleh Prof Setyawan dan Dr Oka, ia menegaskan bahwa permasalahan di Meranti tidak hanya berupa permasalahan gambut, tapi sudah multi dimensi karena mencakup aspek mata pencaharian, modal sosial, market, infrastruktur.

Untuk itu Ketua Tim Restorasi Gambut UGM ini menyarankan, sebagai daerah berpulau, Meranti sangat perlu dukungan Pembangunan Infrastruktur yang harus dimulai dengan menata daerah pinggiran.(adv)

  komentar Pembaca
Copyright © 2012 - 2018 Online Terkini & Bermartabat. All Rights Reserved.